AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK SAP 2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran utama akuntansi manajemen sektor publik adalah menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajer sektor publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Informasi akuntansi diberikan sebagai alat atau sarana untuk membantu manajer menjalankan fungsi-fungsi manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Akuntansi manajemen merupakan bagian dari suatu sistem pengendalian manajemen yang integral. Institute of Management Accountants(1981) mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pengakumulasian, penganalisaan, penyiapan, pengintepretasian, dan pengkomunikasian informasi finansial yang digunakan oleh manajemen perencanaan, evaluasi, dan pengendalian organisasi serta untuk menjamin bahwa sumber daya digunakan secara tepat dan akuntabel.

Dalam Statements on Management Accounting 1A tentang definisi akuntansi manajemen, dipaparkan sebagai berikut:

“The Process of identification, measurement, accumulation, analysis, preparation, interpretation, and communication of financial information used by management to plan, evaluate, and control within an organization and to assure appropriate use of and accountability for its resources.”

Sementara itu , Chartered Institute of Management Accountants (1994) dalam Jones dan Pandlebury (1996) membuat definisi yang lebih luas daripada definisi yang dikeluarkan oleh Institute of Management Accountants, terutama dalam hal luas informasi yang diberikan. Chartered Institute of Management Accountants mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai suatu bagian integral dari manajemen yang terkait dengan pengidentifikasian, penyajian, dan pengintepretasian informasi yang digunakan untuk:

1. Perumusan strategi
2. Perencanaan dan pengendalian aktivitas
3. Pengambilan keputusan
4. Pengoptimalan penggunaan sumber daya
5. Pengungkapan (disclosure) kepada shareholders dan pihak luar organisasi
6. Pengungkapan kepada karyawan
7. Perlindungan aset

Baik Institute of Management Accountants maupun Chartered Institute of Management Accountants sama-sama menyatakan bahwa akuntansi manajemen merupakan bagian yang integral dari sistem pengendalian manajemen. Pada dasarnya prinsip akuntansi manajemen sektor publik tidak banyak berbeda dengan prinsip akuntansi manajemen yang diterapkan pada sektor swasta. Akan tetapi, harus diingat bahwa sektor publik memiliki perbedaan sifat dan karakterisitik dengan sektor swasta, sehingga penerapan teknik akuntansi manajemen sektor swasta tidak dapat diadopsi secara langsung tanpa modifikasi. Berbeda dengan akuntans keuangan , akuntansi manajemen sektor publik terkait dengan pemberian informasi kepada pihak intern organisasi dan cenderung memberikan laporan yang sifatnya prospektif yaitu digunakan untuk perencanaan di masa yang akan datang, sedangkan akuntansi keuangan terkait dengan pelaporan dan pengkomunikasian informasi kepada pihak eksternal organisasi dan memberikan informasi yang bersifat laporan historis dan retrospektif, yaitu berupa laporan kinerja masa lalu.

1.2 Rumusan Masalah

1.1.1        Bagaimana Akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi ?

1.1.2        Bagaimana Akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi ?

1.1.3        Bagaimana Proses Perencanaan dan Pengendaliaan Manajerial Organisasi Sektor Publik ?

1.1.4        Bagaimana Peran Akuntansi Manajemen Sektor Publik terhadap Organisasi Sektor Publik ?

1.2.5    Bagaimana contoh kasus yang berhubungan dengan Peran Akuntansi Manajemen Sektor Publik ?

1.3 Tujuan Masalah

1.1.5        Untuk mengetahui Akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi.

1.1.6        Untuk mengetahui Akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi.

1.1.7        Untuk mengetahui Bagaimana Proses Perencanaan dan Pengendaliaan Manajerial Organisasi Sektor Publik.

1.1.8        Untuk mengetahui Peran Akuntansi Manajemen Sektor Publik terhadap Organisasi Sektor Publik.

1.1.9        Untuk mengetahui contoh kasus yang berhubungan dengan Peran Akuntansi Manajemen Sektor Publik.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1       Akuntansi Sebagai Alat Perencanaan Organisasi

Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya stategik, taktis dan melibatkan aspek operasional. Dalam hal perencanaan oprganisasi akuntansi menejemen berperan dalam pemberian informasi historis dan prospektif untuk menfasilitasi perencanaan. Proses perencanaan juga melibatkan aspek prilaku yaitu partisipasi dalam pengembangan sistem perencanaan, penetapan tujuan, dan pemilihan alat yang paling tepat untuk memonitor perkembangan pencapaiaan tujuan.

Perencanaan organisasi sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi keadaan dimasa yang akan datang. Bagi tiap-tiap jenis organisasi, sistem perencanaan berbeda-beda tergantung pada tingkat ketidakpastian dan kestabilan lingkungan yang mempengaruhi. Semakin tinggi tingkat ketidakpastian dan ketidakstabilan lingkungan yang dihadapi organisasi, maka diperlukan sistem perencanaan yang semakin kompleks dan canggih.

Dalam organisasi sektor publik, lingkungan yang mempengaruhi sangat heterogen. Faktor politik dan ekonomi sangat dominan dan mempengaruhi tingkat kestabilan organisasi. Informasi akuntansi diperlakukan untuk membuat prediksi-prediksi dan estimasi mengenai kejadian ekonomi yang akan datang dikaitkan dengan keadaan ekonomi dan politik saat ini.

Sementara itu tingkat ketidakpastian atau turbulensi yang dihadapi sektor publik di masa-masa yang mendatang akan semakin tinggi. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh pesatnya teknologi informasi yang merambah ke seluruh sektor, termasuk sektor publik.

Informasi Akuntansi sebagai alat perencanaan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu :

1.    Informasi sifatnya rutin ataukah ad hoc

Informasi sifatnya rutin diperlukan untuk perencanaan yang regular, misalnya laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran ataukah tahunan. Sementara itu organisasi sektor publik seringkali menghadapi masalah yang sifatnya temporer dan membutuhkan informasi yang segera. Untuk melakukan perencanaan yang temporer diperlukan informasi yang sifatnya ad hoc.

2.    Informasi kuantitatif ataukah kualitatif.

3.    Informasi disampaikan melalui saluran formal ataukah informal

Mekanisme formal misalnya melalui rapat-rapat dinas, rapat-rapat komisi dan sebagainya. Pada organisasi sektor publik, saluran informasi lebih banyak bersifat formal, sedangkan mekanisme informal relatif jarang dilakukan. Hal tersebut karena adanya batasan transparasi dan akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, sehingga perencanaan tidak dapat dilakukan secara personal atau hanya melibatkan beberapa orang saja.

2.2       Akuntansi Sebagai Alat Pengendalian Organisasi

Suatu sistem pengendalian yang efektif diperlukan Untuk menjamin bahwa strategi untuk mencapai tujuan organisasi dijalankan secara ekonomis, efisien dan efektif. Pola pengendalian tiap organisasi berbeda-beda tergantung pada jenis dan karakteristik organisasi. Organisasi bisnis karena sifatnya yang berorientasi pada perolehan laba maka alat pengendaliannya lebih banyak bertumpu pada mekanisme negosiasi (negotiated bargain).

Organisasi sektor publik sifatnya tidak mengejar laba serta adanya pengaruh politik yang besar, maka alat pengendaliannya lebih banyak berupa peraturan birokrasi. Terkait dengan pengukuran kinerja, terutama pengukuran ekonomi, efisiensi dan efektivitas (value for money) akuntansi manajemen memiliki peran utama dalam pengendaliaan organisasi yaitu mengkuantifikasikan keseluruhan kinerja terutama dalam ukuran moneter.

Fungsi utama informasi akuntansi pada dasarnya adalah pengendaliaan yang vital bagi organisasi karena akuntansi memberikan informasi yang bersifat kuantitatif. Informasi akuntansi umumnya dinyatakan dalam bentuk ukuran financial, sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengintegrasiaan informasi dari tiap-tiap unit organisasi yang pada akhirnya membentuk gambaran kinerja organisasi secara keseluruhan.

Dalam memahami akuntansi sebagai alat pengendalian perlu dibedakan menggunakan informasi akuntansi sebagai alat pengendalian keuangan (finance control) dengan akuntansi sebagai pengendalian organisasi (organizational control). Pengendalian keuangan terkait dengan peraturan atau sistem aliran uang dalam organisasi khususnya memastikan bahwa organisasi memiliki likuiditas dan solvabilitas yang cukup baik.

Pengendalian organisasi memerlukan informasi yang lebih luas dibandingkan pengendalian keuangan. Informasi yang dibutuhkan lebih kompleks tidak sekedar informasi keuangan saja. Sebagai contoh dalam sebuah usulan investasi publik, informasi yang dibutuhkan untuk pengendalian keuangan adalah berupa prediksi aliran kas dan profitabilitas dari investasi tersebut. Sementara itu, untuk tujuan pengendalian organisasi dibutuhkan informasi yang lebih luas meliputi aspek ekonomi, sosial, dan politik dari investasi yang diajukan.

2.3       Proses Perencanaan dan Pengendaliaan Manajerial Organisasi Sektor Publik

Perencanaan dan pengendalian sebaiknya dipertimbangkan secara bersama-sama. Tanpa pengendalian, perencanaan tidak akan berarti karena tidak ada tindak lanjut (follow-up) untuk mengidentifikasi apakah rencana organisasi telah tercapai. Sebaliknya tanpa ada perencanaan, maka pengendalian tidak akan berarti karena tidak ada target atau rencana yang digunakan sebagai pembanding. Perencanaan dan pengendalian merupakan suatu proses yang membentuk suatu siklus, sehingga suatu tahap akan terkait dengan tahap yang lain dan terintegrasi dalam satu organisasi. Jones and Pendlebury (1996) membagi proses perencanaan dan pengendalian manajerial pada organisasi sektor publik menjadi 5 tahap, yaitu :

1.    Perencanaan tujuan dan sasaran dasar
2.    Perencanaan operasional
3.    Penganggaran
4.    Pengendaliaan dan pengukuran, dan5.    Pelaporan, analisis, dan umpan balik

Gambar 1.

Proses Perencanaan dan Pengendalian Manajerial Organisasi Sektor Publik

2.4       Peran Akuntansi Manajemen Sektor Publik

Peran utama akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Inti akuntansi manajemen adalah perencanaan dan pengendalian. Peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik meliputi :

1. Perencanaan dan Perumusan Strategik

Perumusan strategi merupakan proses penentuan visi,misi,tujuan,sasaran,target (outcome),arah dan kebijakan, serta strategi organisasi. Perumusan strategi merupakan tugas dan tanggungjawab manajemen puncak (top management). Pada tahap perencanaan strategik, manajemen organisasi membuat alternatif-alternatif program yang dapat mendukung strategi organisasi. Program-program tersebut diseleksi dan dipilih program yang sesuai dengan skala prioritas dan sumber daya yang dimiliki. Peran akuntansi manajemen adalah memberikan informasi untuk menentukan berapa biaya program (cost of program) dan berapa biaya suatu aktivitas (cost of activity), sehingga berdasarkan informasi akuntansi tersebut manajer dapat menentukan berapa anggaran yang dibutuhkan dikaitkan dengan sumber daya yang dimiliki. Perbedaannya dengan perumusan strategi adalah perumusan strategi merupakan proses untuk menentukan strategi, sedangkan perencanaan strategik adalah proses menentukan bagaimana mengimplementasikan strategi tersebut.

Untuk memberikan jaminan dialokasikannya sumber daya input secara ekonomis, efisien, dan efektif, maka diperlukan informasi akuntansi manajemen yang akurat, relevan, dan handal untuk menghitung besarnya biaya program, aktivitas, atau proyek. Sistem informasi akuntansi manajemen yang baik dapat mengurangi peluang terjadinya pemborosan, kebocoran dana, dan mendeteksi program-program yang tidak layak secara ekonomi. Keandalan sistem informasi akuntansi manajemen sangat penting dimiliki seiring dengan adanya paradigma baru organisasi pemerintah yang lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat dan kepentingan publik (putting the customer first). Akuntansi manajemen pada sektor publik dihadapkan pada tiga permasalahan utama yaitu efisiensi biaya, kualitas produk, dan pelayanan (cost, quality, and service).

Untuk dapat mendapatkan kualitas pelayanan publik yang tinggi dengan biaya yang murah, pemerintah harus mengadopsi sistem informasi akuntansi manajemen yang modern. Pada dasarnya organisasi publik juga dapat menerapkan teknik akuntansi manajemen yang diterapkan disektor swasta, seperti teknik activity-based costing, job costing, batch costing, standart costing dan sebagainya untuk menetukan biaya produk atau pelayanan. Memang terdapat sedikit perbedaan antara sektor swasta dengan sektor publik dalam hal penentuan biaya produk atau pelayanan (product costing). Hal tersebut disebabkan sebagian besar biaya pada sektor swasta cenderung merupakan engineered costs yang memiliki hubungan secara langsung dengan output yang dihasilkan, sementara biaya pada sektor publik sebagian besar merupakan discretionary costs yang ditetapkan di awal periode anggaran dan sering tidak memiliki hubungan langsung antara aktivitas yang dilakukan dengan output yang dihasilkan. Kebanyakan output yang dihasilkan di sektor publik merupakan intangible output yang diukur.

Karena sebagian besar biaya yang terjadi disektor publik merupakan discretionary costs, maka peran manajer publik sangat penting dalam mengendalikan biaya. Akuntansi manajemen sektor publik sangat erat dengan proses pemilihan program, penentuan biaya, dan manfaat program serta penganggaran. Akuntansi manajemen sektor publik juga berfungsi untuk memfasilitasi dihasilkannya anggaran sektor publik yang efektif, efisien, dan ekonomis (value for money budget).

Salah satu metode perumusan strategi adalah dengan menggunakan analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Threat). Analisis SWOT dikebangkan dengan menganalsis faktor internal organisasi yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi (core competence) dan memperhitungkan faktor eksternal berupa ancaman dan peluang. Strategi perusaaan dapat berubah atau mengalami revisi (strategy revision), jika terdapat lingkungan yang berubah yang dipengaruhi oleh adanya ancaman (threat) dan kesempan (opportunity) misalnya adanya inovasi teknologi baru, peraturan pemerintah baru, atau perubahan lingkungan politik dan ekonomi lokal dan global.

 

Gambar 2.

Proses Perumusan Strategi

Proses perumusan strategi pada organisasi sektor publik banyak dipengaruhi oleh perkembangan di sektor swasta. Sama halnya dengan sektor swasta, tahap paling awal dari manajemen strategik pada sektor publik adalah perencanaan. Perencanaan dimulai dari perumusan strategi. Olsen dan Eadie (1982) menyatakan bahwa proses perumusan strategi terdiri atas lima komponen dasar, yaitu:

a.       Pernyataan misi dan tujuan umum organisasi yang dirumuskan oleh manajemen eksekutif organisasi  dan memberikan rerangka pengembangan strategi serta target yang akan dicapai.

b.      Analisis atau scanning lingkungan, terdiri dari pengidentifikasian dan pengukuran(assessment) faktor-faktor eksternal yang sedang dan akan terjadi dan kondisi  yang harus dipertimbangkan pada saat merumuskan strategi organisasi.

c.       Profit internal dan audit sumber daya, yang mengidentifikasi dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan organisasi dalam hal berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan strategik.

d.      Perumusan,evaluasi, dan pemilihan strategi.

e.       Implementasi dan pengendalian rencana strategi.

 

Gambar 3.

Proses Perencanaan Strategik

2.    Pemberian Informasi Biaya

Biaya (cost) dalam konteks organisasi sektor publik dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu :

a.    Biaya input

Biaya input adalah sumber daya yang dikorbankan untuk memberikan pelayanan. Biaya input bisa berupa biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku.

b.    Biaya output

 Biaya output adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengantarkan produk hingga sampai ke tangan pelanggan. Pada organisasi sektor  publik output diukur dengan berbagai cara tergantung pada pelayanan yang dihasilkan. Sebagai misal untuk perusahaan transportasi massa, biaya mungkin diukur berdasarkan biaya per penumpang.

c.    Biaya proses.

Biaya proses dapat dipisahkan berdasarkan fungsi organisasi. Biaya diukur dengan mempertimbangkan fungsi organisasi, misalnya biaya departemen produksi, departemen personalia, biaya dinas-dinas, dan sebagainya.

Akuntansi manajemen sektor publik memiliki peran yang strategis dalam perencanaan finansial terkait dengan identifikasi biaya-biaya yang terjadi. Dalam hal ini, akuntansi manajemen sektor publik membutuhkan cost accounting untuk pengambilan keputusan biaya. Akuntansi biaya pada sektor publik berperan untuk memberikan informasi mengenai pengeluaran publik yang dapat digunakan oleh pihak internal (pemerintah) dan pihak eksternal (masyarakat, DPRD, LSM, universitas, dan sebagainya) untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Peran akuntansi manajemen dalam pemberian informasi biaya meliputi penentuan klasifikasi biaya, biaya apa saja yang masuk dalam kategori biaya rutin (recurrent expenditure) dan yang masuk kategori biaya modal (capital expenditure), controllable dan uncontrollable, biaya tetap dan variable, dan sebagainya. Informasi akuntansi manajemen diharapkan dapat membantu manajer publik dalam menentukan dan melaporkan biaya.

Proses penentuan biaya meliputi lima aktivitas, yaitu :

a.        Cost finding

Pada tahap cost finding, pemerintah mengakumulasi data mengenai biaya yang dibutukan untuk menghasilkan produksi atau jasa pelayanan.

b.        Cost Recording

 Setelah berhasil dilakukan cost finding, tahap berikutnya adalah melakukan cost recording yang meliputi kegiatan pencatatan data kedalam sistem akuntansi organisasi.

c.        Cost analyzing

 Setelah dilakukan pencatatan biaya, tahap berikutnya adalah melakukan analisis biaya, yaitu mengidentifikasi jenis dan perilaku biaya, perubahan biaya, dan volume kegiatan. Manajemen organisasi harus dapat menentukan pemicu biaya (cost driver) agar dapat dilakukan strategi efisiensi biaya.

d.       Strategic cost management

 Setelah dilakukan analisis biaya, tahap berikutnya adalah menentukan strategi penghematan biaya agar tercapai value for money.

e.        Cost Reporting

Tahap terakhir adalah memberikan informasi biaya secara lengkap kepada pimpinan dalam bentuk internal report yang kemudian diagresikan ke dalam suatu laporan yang akan disampaikan kepada pihak eksternal.

3.    Penilaian Investasi

Akuntansi Manajemen dibutuhkan pada saat organisasi sektor publik hendak melakukan investasi, yaitu untuk menilai kelayakan investasi secara ekonomi dan finansial. Akuntansi manajemen diperlukan dalam penilaian investasi karena untuk dapat menilai investasi diperlukan identifikasi biaya, risiko, dan manfaat atau keuntungan dari suatu investasi. Faktor yang harus diperhatikan akuntan manajemen adalah tingkat diskonto, tingkat inflasi, tingkat risiko dan ketidakpastian (termasuk country risk dan political risk), dan sumber pendanaan untk investasi yang akan dilakukan.

Penilaian investasi di sektor publik pada dasanya lebih rumit dibandingkan dengan di sektor swasta. Pada sekor swasta, terdapat beberapa teknik penilaian investasi, misalnya dengan menggunakan Net Present Value (NPV), Internal Rate Of Return(IRR), Accounting Rate Of Return (ARR) , Payback Period (PP), dan sebagainnya.

Teknik-teknik penilaian investasi yang digunakan di sektor swasta berbeda dengan sektor publik, hal ini dikarenakan sektor swasta berorientasi mengejar laba, sementara sektor publik tidak, disamping itu sulit ntuk mengeluarkan output yang dihasilkan, sehingga untuk menentukan keuntungan di masa depan dalam ukuran finansial sulit dilakukan.

Penilaian investasi dalam organisasi sektor publik dilakukan menggunakan analisis biaya-manfaat (cost benefit). Menentukan biaya sosial dan manfaat sosial dalam satuan moneter sulit dilakukan, oleh karena itu untuk memudahkan, kemudian digunakan analisis efektivitas biaya (cost-effertiveness analysis). Penilaian investasi dengan menggunakan analisis efektivitas biaya menekankan pada seberapa besar dampak (outcome) yang dicapai dari suatu proyek atau investasi dengan biaya tertentu.

4.    Penganggaran

Akuntansi manajemen berbicara tentang perencanaan dan pengendalian, sedangkan salah satu fungsi anggaran adalah untuk alat perencanaan dan pengendalian. Dengan demikian, akuntansi manajemen sangat erat hubungannya dengan penganggaran.

Akuntansi manajemen berperan untuk memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang efektif. Terkait dengan tiga fungsi anggaran , yaitu sebagai alat alokasi sumber daya publik, alat distribusi, dan stabilisasi, maka akuntansi manajemen merupakan alat yang vital untuk proses mengalokasikan dan mendistribusikan sumber dana public secara ekonomis, efisien, efektif, adil, dan merata.

5.    Penentuan Biaya Pelayanan (Cost of Services) dan Penentuan Tarif Pelayanan (Charging for Services )

Akuntansi manajemen digunakan untuk menentukan berapa biaya untuk memberikan pelayanan dan tarif yang akan dibebankan pada pemakai pelayanan public, termasuk menghitung subsidi. Masyarakat menghendaki pemerintah memberikan pelayanan yang cepat, berkualitas, dan murah. Pemerintah yang berorientasi pada pelayanan publik harus merespon keluhan, tuntutan, keinginan masyarakat tersebut agar kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat semakin baik.

Penentuan biaya pelayanan (cost of services) dan penentuan tarif (charging for service) merupakan satu rangkaian yang keduanya sama-sama membutuhkan informasi akuntansi. Sebagai contoh, pemerintah daerah harus dapat menentukan berapa biaya untuk membangun terminal bus atau stasiun kereta api yang tertib, aman dan nyaman serta biaya operasionalnya. Berdasarkan informasi tersebut pemerintah setempat dapat menentukan berapa tarif pelayanan yang akan dibebankan kepada pemakai jasa pelayanan terminal atau stasiun kereta api tersebut.

6.    Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam tahap penilaian kerja, akuntansi manajemen berperan dalam pembuatan indikator kinerja kunci (key performance indicator) dan satuan ukur untuk masing-masing aktivitas yang dilakukan.

2.5       Kasus

Contoh Kasus :

PDAM merupakan institusi publik yang memiliki peranan penting dalam memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Namun dalam laporannya yang dimuat di Ringkasan Eksekutif PETA MASALAH PDAM, Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia mengungkapkan berbagai masalah yang membelit hampir semua PDAM di Indonesia.

Beberapa permasalahan yang muncul di PDAM ditinjau dari aspek kinerja manajemen, yaitu :

a.        Kulaitas/kompetensi SDM yang rendah, ini disebabkan karena adanya rekrutmen direksi dan pegawai yang tidak akuntabel, tidak tersedia tenaga dengan kualifikasi yang dibutuhkan, SDM yang kurang wawasan dan kurang penguasaan teknologi

b.        Budaya kerja di PDAM yang cenderung mengabaikan prinsip-prinsip GCG

c.        Adanya kendala peningkatan kesejahteraan pegawai sebagaiman yang ditetapkan dalam Permendagri No. 2/2007 pasal 12 ayat 5 paragraf 4 : biaya pegawai tidak boleh lebih dari 40 % realisasi belanja operasional perusahaan tahun sebelumnya

d.       Kendala pengadaan barang dan jasa yang sifatnya segera (keppres No. 80 Tahun 2003)

e.        Ketidak pastian pengelolaan PDAM sebagai BUMD (UU no. 5 Tahun 1962)

f.         Kinerja nol sebagaiman dalam kepmendagri No. 47 tidak memperhitungkan nilai kinerja PDAM yang tidak punya utang lagi.

2.6       Solusi

Beberapa solusi yang ditawarkan untuk kinera manajemen PDAM yang lebih baik adalah antara lain  menerapkan sistem Akuntansi Manajemen Sektor Publik yaitu Sistem Pengendalian, untuk mendapatkan SDM yang berkompeten PDAM harus memulai dari proses rekruitmen yang akuntabel, sering mengadakan diklat dan studi banding untuk para karyawannya dan mengadakan sertifikasi profesi dibidang air minum untuk meningkatkan mutu karyawan, penggunaan teknologi maju juga akan membantu meningkatkan kualitas pengelolaan manajamen pada PDAM. Untuk penyehatan PDAM ini diperlukan usaha-usaha terpadu baik dari sisi PDAM yang didukung Pemda dan DPRD, maupun dari sisi Pemerintah Pusat. Dengan menggabungkan seluruh potensi tersebut diatas, diharapkan penyehatan PDAM dapat lebih cepat terealisir.

BAB III

PENUTUP

3.1       Simpulan

            Peran utama akuntansi manajemen sektor publik adalah menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajer publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Proses pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan menggunakan saluran komunikasi formal maupun informal yang meliputi :. Akuntansi manajemen sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian manajemen sektor publik memiliki dua komponen, yaitu :

1.    Proses Pengendalian Manajemen, yang meliputi aktivitas, yaitu :

a.        Perencanaan dan Perumusan Strategi

b.        Pemberian Informasi Biaya

c.        Penilaian Investasi

d.       Penganggaran

e.        Penentuan Biaya Pelayanan (Cost of Services) dan Penentuan Tarif Pelayanan (Charging for Services )

f.         Penilaian kinerja

2.    Struktur Pengendalian Manajemen terkait dengan desain struktur organisasi yang tercermin dalam bentuk pusat-pusat pertanggungjawaban.

Akuntansi manajemen sektor publik berfungsi sebagai penyedia informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta membantu memberi informasi untuk perencanaan dan pengendalian bagi manajer publik. Akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik berperan untuk merencanakan strategi, memberikan informasi biaya, penilaian investasi, penganggaran, dan penentuan biaya pelayanan (cost of service) dan tarif pelayanan (charging for service).

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo, 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi

Hani, T. Handoko. 2013. Manajemen. Jakarta : Universitas Gajah Mada.

https://sijenius.wordpress.com/2009/05/08/akuntansi-manajemen-sektor-publik/

http://asdarmunandar.blogspot.co.id/2012/03/uas-akuntansi-sektor-publik.html

http://ziajaljayo.blogspot.co.id/2011/12/akuntansi-sebagai-alat-perencanaan-dan.html

Share this post